LBH Awalindo Desak APH Usut Dugaan Penyimpangan DAK Sanitasi Lampung Utara – Petikan

KUTIPAN – Menindaklanjuti polemik proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) Sanitasi Tahun Anggaran 2025, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Awalindo Lampung Utara menghimbau aparat penegak hukum (APH) di wilayah tersebut untuk turun tangan mengusut dugaan penyimpangan dalam pelaksanaannya.

Direktur LBH Awalindo Lampung Utara Samsi Eka Putra menyatakan, selama pelaksanaan proyek tersebut muncul isu dugaan pengondisian dan monopoli pengadaan material yang menyeret nama pejabat Pelayanan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) menjadi sorotan publik.

“Saya meminta aparat penegak hukum baik dari Kepolisian maupun Kejaksaan segera mengambil langkah mengusut dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek tersebut,” kata Samsi, Sabtu (21/2/2026).

Menurut dia, penanganan hukum diperlukan untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas penggunaan APBN, serta menghindari potensi kerugian keuangan daerah.

Sebelumnya, Pejabat Pembuat Komitmen Sanitasi (PPK) DAK telah mengklarifikasi bahwa tidak ada unsur paksaan terhadap Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dalam mengeluarkan surat pernyataan tidak mampu melakukan pengadaan secara mandiri. Namun, desakan untuk dilakukan pemeriksaan masih kuat menyusul temuan di lapangan mengenai adanya dugaan penyusunan surat tersebut oleh pihak dinas.

LBH Awalindo menilai aparat penegak hukum perlu melakukan investigasi menyeluruh untuk memastikan pelaksanaan program dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (TIM SPRI)