Terbesar Ketiga, Pemkab Subang Tetapkan 5.931 Personil Non-ASN Menjadi PPPK Paruh Waktu

SUBANG, TINTAHIJAU.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Subang resmi mengangkat dan mengangkat 5.931 pekerja non-Aparatur Sipil Negara (non-ASN) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (PPPK).

Penetapan ini merupakan tahap akhir setelah seluruh proses mendapat persetujuan teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Peresmian dan penyerahan SK tersebut dilaksanakan di Alun-alun Kabupaten Subang dipimpin langsung oleh Bupati Subang. Ribuan peserta memadati area alun-alun sejak pagi, menjadikan momentum ini sebagai salah satu agenda terbesar pelantikan PPPK Paruh Waktu se-Jabar. Subang bahkan tercatat sebagai kabupaten dengan jumlah penunjukan PPPK Paruh Waktu terbanyak ketiga di Jawa Barat, setelah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bandung.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Subang Dadang Darmawan menegaskan, penunjukan ini merupakan bentuk apresiasi atas dedikasi panjang personel non-ASN yang telah menjadi bagian penting pemerintahan daerah.

“Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bupati dan Wakil Bupati Subang atas kepeduliannya terhadap pemenuhan sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara. Penunjukan sebagai PPPK Paruh Waktu ini juga merupakan bentuk penghargaan dan apresiasi terhadap personel non-ASN yang telah lama mengabdi,” kata Dadang.

Sedangkan formasi yang ditetapkan berjumlah 5.954 orang, dengan jumlah orang yang dinyatakan lolos dan berhak mendapat surat keputusan pengangkatan sebanyak 5.931 orang. Dengan rincian sebagai berikut:

• Formasi Guru : 2.061 orang

• Formasi Kesehatan : 582 orang

• Formasi Teknis : 3.288 orang

Sedangkan 23 orang lainnya tidak dapat menerima SK karena:

• 1 orang meninggal

• 4 orang tidak aktif

• 18 orang mengundurkan diri

Dadang Darmawan menjelaskan, penyerahan keputusan dan pengambilan sumpah/janji PPPK akan dilakukan secara simbolis dalam waktu dekat. Ia menegaskan, seluruh proses rekrutmen dilakukan secara gratis.

“Pelaksanaan penerimaan CASN tidak dipungut biaya. Semuanya harus kompetitif, adil, obyektif, transparan dan bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme,” tegasnya.

Dia meminta masyarakat segera melaporkan jika menemukan adanya pungutan liar yang dilakukan oleh ASN maupun oknum non-ASN.

Penunjukan ribuan personel non-ASN ini diharapkan akan menambah energi baru dalam pembangunan daerah. Pemkab Subang menegaskan, anggota PPPK Paruh Waktu mempunyai peran strategis dalam mendukung visi Subang Ngagbrett (Ngawangun Bersama Rakyat).