Percepat Penataan Daerah Aliran Sungai Jabar, KDM Gandeng Kejaksaan Agung

BANDUNG, TINTAHIJAU.COM – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan, Pemprov Jabar mendorong percepatan penataan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan penertiban bangunan liar melalui pendekatan penanganan berbasis blok.

Pernyataan itu disampaikan KDM—sapaan akrab Dedi Mulyadi—dalam Rapat Koordinasi Penataan Kawasan Daerah Aliran Sungai dan Penataan Kawasan Marka Jalan Nasional dan Gerbang Tol yang berlangsung di Kantor Bupati Karawang, Jumat (14/11/2025).

KDM menekankan perlunya eksekusi yang cepat dan terukur. Ditegaskannya, cara penanganan blok demi blok merupakan strategi untuk memastikan setiap wilayah ditangani secara sistematis.

Ini bukan hanya Purwakarta, Subang, Karawang atau Bekasi. Penanganannya dilakukan per blok. Tahun ini, misalnya dari Bekasi hingga Bogor saya selesaikan dalam satu blok,” kata KDM.

Menurut dia, sejumlah daerah seperti Subang, Karawang, Bekasi, dan Bogor tengah menghadapi tekanan berat terkait banjir dan permasalahan air sehingga memerlukan prioritas penanganan.

“Di sinilah permasalahannya paling serius. Jadi fokus penyelesaiannya harus jelas dan berurutan per blok,” ujarnya.

Untuk memastikan rencana tersebut berjalan konsisten, KDM meminta penyusunan rencana pengelolaan kepada Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dan Perum Jasa Tirta (PJT) II, baik untuk sisa tahun anggaran 2025 maupun program 2026.

Selain itu, KDM juga menekankan perlunya efisiensi penggunaan anggaran melalui penguatan peralatan operasional dibandingkan mengandalkan proyek normalisasi besar-besaran.

“Salah satu bentuk komitmen kami adalah dengan membeli alat berat sebanyak-banyaknya. Kalau beli alatnya, kami mampu. Dengan peralatan, operator, dan bahan bakar yang cukup, efisiensinya bisa mencapai 70 persen dari total kebutuhan anggaran,” jelasnya.

Terkait penertiban bangunan liar, KDM menyatakan langkah tersebut akan dilakukan secara tegas dengan dukungan aparat dan pejabat daerah.

“PJT II sebaiknya melakukan pemasangan patok bersama PSDA didampingi tim Provinsi Jawa Barat. Dinas SDA Jabar sudah menjalin kerja sama dengan Marinir agar pengawasan dan pengamanan bisa efektif,” ujarnya.

KDM juga menyoroti maraknya konversi lahan negara di daerah aliran sungai. Dia memastikan akan ada langkah hukum untuk mengusut praktik tersebut.

Minggu depan saya akan ke Kejaksaan Agung, bertemu dengan Jampidsus untuk meminta pendampingan dan pengusutan konversi tanah negara. Ini penting, kalau tidak serius hanya sibuk sebentar lalu hilang lagi. Saya ingin ini diselesaikan, tegasnya.