KUTIPAN – Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat menegaskan kebebasan pers harus dilaksanakan secara bertanggung jawab dengan tetap menjunjung tinggi profesionalisme, objektivitas, dan etika jurnalistik.
Hal itu disampaikan Komaruddin saat menghadiri Hari Kebebasan Pers Sedunia 2026 yang digelar melalui jalan santai bersama insan media dan masyarakat di Jakarta, Minggu (10/5/2026).
Dalam keterangannya, Komaruddin menilai kebebasan pers merupakan elemen penting dalam kehidupan demokrasi. Namun di sisi lain, kebebasan tersebut juga harus diimbangi dengan tanggung jawab sosial kepada masyarakat.
Bagaimana kita menjaga kebebasan di satu sisi, tapi juga melindungi masyarakat agar tidak menjadi korban pers yang terlalu bebas tanpa etika, kata Komaruddin.
Ia menegaskan, ada tiga prinsip utama yang harus dipegang teguh oleh insan pers dalam menjalankan tugas jurnalistik di tengah derasnya arus informasi digital saat ini.
“Profesionalisme, objektivisme, dan etika merupakan tiga prinsip yang harus dipegang teguh oleh pers,” tegasnya.
Menurut Komaruddin, Dewan Pers terus berupaya menjaga keseimbangan antara membela kebebasan pers sekaligus melindungi masyarakat dari dampak negatif informasi yang tidak terkendali.
“Kebebasan pers kita jaga dan bela, namun kebebasan pers juga memperhatikan bagaimana menjaga dan membela masyarakat agar tidak menjadi korban dari kebebasan yang tidak terkendali. Kita menjaga keseimbangan itu,” ujarnya.
Di tengah maraknya disinformasi dan hoaks di era digital, Komaruddin juga menekankan pentingnya media menjadi sumber informasi yang kredibel dan dapat dipercaya masyarakat.
Menurutnya, masyarakat akan terus mencari media yang akurat dan akuntabel dalam menangani isu-isu penting yang berdampak luas.
“Berbicara itu kebutuhan manusia. Tapi ketika ada isu besar dan signifikan, maka yang dicari masyarakat adalah sumber berita yang terpercaya. Oleh karena itu kita harus bisa menjadi sumber informasi yang terpercaya,” ujarnya.
Kegiatan Hari Kebebasan Pers Sedunia 2026 dihadiri oleh berbagai insan pers, organisasi media, lembaga penyiaran, dan perwakilan pemerintah yang mempunyai kepedulian terhadap penguatan ekosistem pers yang sehat di Indonesia.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital, Fifi Aleyda Yahya menyebut insan pers sebagai benteng melawan hoaks dan disinformasi di era transformasi digital.
Penguatan kebebasan pers secara profesional dan beretika dinilai sejalan dengan agenda Asta Cita pemerintah yaitu memperkuat demokrasi, menjaga kualitas ruang publik digital, dan meningkatkan literasi informasi masyarakat Indonesia.***
Editor: Fikri Sumber: Infopublik.id
PakarPBN
A Private Blog Network (PBN) is a collection of websites that are controlled by a single individual or organization and used primarily to build backlinks to a “money site” in order to influence its ranking in search engines such as Google. The core idea behind a PBN is based on the importance of backlinks in Google’s ranking algorithm. Since Google views backlinks as signals of authority and trust, some website owners attempt to artificially create these signals through a controlled network of sites.
In a typical PBN setup, the owner acquires expired or aged domains that already have existing authority, backlinks, and history. These domains are rebuilt with new content and hosted separately, often using different IP addresses, hosting providers, themes, and ownership details to make them appear unrelated. Within the content published on these sites, links are strategically placed that point to the main website the owner wants to rank higher. By doing this, the owner attempts to pass link equity (also known as “link juice”) from the PBN sites to the target website.
The purpose of a PBN is to give the impression that the target website is naturally earning links from multiple independent sources. If done effectively, this can temporarily improve keyword rankings, increase organic visibility, and drive more traffic from search results.
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.