Faksi PDIP dari Subang DPRD mengingatkan Bupati Kua-PPAS 2026

Subang, tukuijaja.com-The PDI-P faksi dari Subang Regency DPRD menyampaikan pandangan umum tentang kebijakan anggaran umum dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) pada tahun 2026 pada pertemuan pleno Subang DPRD. Pandangan ini ditandatangani oleh ketua faksi H. Sister lf Solihin dan dibaca oleh Juenah.

Dalam pandangannya, faksi PDIP menekankan bahwa bupati sebagai pembuat kebijakan untuk melakukan pemeriksaan dalam setiap kegiatan dan penggunaan anggaran yang dirancang oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

“Kami tidak berhenti mengingatkan bahwa bupati harus benar -benar memeriksa setiap kegiatan dan setiap rupiah yang dirancang oleh Tapd,” kata Juenah. Faksi juga meminta semua komponen kompiler KUA-PPAS untuk menyiapkan dokumen dengan hati-hati sebelum diskusi, sambil mendorong percepatan penyerapan anggaran oleh OPD.

Faksi PDIP memberikan apresiasi untuk peningkatan proyeksi pendapatan regional sebesar RP138 miliar atau 4,35% dibandingkan dengan APBD 2025 murni, terutama dari sektor pendapatan asli regional (PAD). Namun, faksi mengingatkan pemerintah untuk tidak membebani masyarakat dengan kenaikan pajak yang berlebihan.

“Pemerintah daerah dapat menyalin langkah -langkah progresif pemerintah provinsi DKI Jakarta yang memberikan diskon pajak untuk meringankan beban masyarakat,” jelasnya.

Faksi menghargai penurunan pengeluaran operasional sebesar Rp105 miliar atau 5,07% sebagai langkah efisiensi. Namun, faksi menekankan pentingnya memastikan pengeluaran untuk target dan mendukung pemerintah yang efektif dan bertanggung jawab.

“Hibah dan pengeluaran bantuan sosial harus dialokasikan secara proporsional, sehingga masyarakat akan segera dirasakan,” kata Juenah.

Faksi PDIP mendukung kebijakan peningkatan pengeluaran modal sebesar RP167 miliar atau 37,42% dibandingkan dengan APBD 2025 murni, sejalan dengan target bupati untuk mempercepat pengembangan infrastruktur dalam dua tahun ke depan.
“Pembangunan infrastruktur harus adil dan berkelanjutan, sehingga manfaatnya dirasakan oleh semua tingkat masyarakat,” kata faksi PDIP.

Di akhir pandangan umum, faksi PDIP mengkonfirmasi harapan bahwa pemerintah daerah tetap konsisten dalam menjunjung tinggi semangat kerja sama timbal balik, transparansi, dan keselarasan dengan orang -orang dalam setiap kebijakan pembangunan, untuk realisasi subang agama.