BP3K2NA Gelar Pertemuan dengan Ria Saptarika, Bahas Perjuangan Provinsi Daerah Istimewa Natuna-Anambas – Petikan

Koleksi – Semangat perjuangan pembentukan Provinsi Istimewa Kepulauan Natuna Anambas kembali berkobar. Perjuangan Pembentukan Provinsi Khusus Kepulauan Natuna Anambas (BP3K2NA) menggelar pertemuan dengan Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Kepulauan Riau, Ria Saptarika, di Kampus STAI Natuna, Kompleks Masjid Raya Natuna, Senin (14/10/25) malam.

Pertemuan yang dihadiri pengurus BP3K2NA ini merupakan kesempatan untuk melakukan konsolidasi dan penguatan strategi menuju terwujudnya provinsi baru di wilayah perbatasan paling utara Indonesia.

Dalam sambutannya, Ketua BP3K2NA, Dr. H. Umar Natuna, M.Pd.I., mengulas perjalanan panjang perjuangan pemekaran Provinsi Istimewa Natuna Kepulauan Anambas yang telah dimulai beberapa tahun lalu.
Insya Allah akhir November ini kita akan melakukan audiensi dengan Komisi II DPR RI untuk memperjuangkan percepatan realisasi pembentukan provinsi ini, kata Umar antusias.

Menurutnya, perjuangan pembentukan provinsi bukan sekadar persoalan administratif, melainkan panggilan moral untuk mewujudkan keadilan pembangunan di wilayah perbatasan yang selama ini menghadapi berbagai keterbatasan.

Sementara itu, Anggota DPD RI Ria Saptarika dalam arahannya menjelaskan landasan hukum yang menjadi landasan perjuangan, antara lain Undang-Undang Nomor 18 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah tentang tata cara pembentukan daerah otonom baru.

Ria menjelaskan, pembentukan daerah otonom baru harus mempertimbangkan aspek kependudukan, potensi ekonomi, serta faktor pertahanan dan keamanan.
Natuna dan Anambas mempunyai posisi strategis di garis depan NKRI yang berbatasan langsung dengan Vietnam, Kamboja, Filipina, Tiongkok, Malaysia Timur, dan Brunei Darussalam. Posisi ini sangat vital bagi pertahanan negara dan pembangunan ekonomi maritim, jelasnya.

Ia juga menyoroti sejumlah kendala yang dihadapi masyarakat, mulai dari ketimpangan fiskal, tingginya biaya transportasi, hingga terbatasnya kewenangan daerah dalam pengelolaan kelautan.
“Dengan terbentuknya provinsi baru, kami berharap pelayanan publik semakin erat, pembangunan semakin cepat, dan pemerintahan daerah dapat berjalan lebih efektif dan efisien,” tambahnya.

Menutup pertemuan, para peserta sepakat bahwa perjuangan pembentukan Provinsi Istimewa Kepulauan Natuna Anambas bukan sekedar mimpi belaka, melainkan amanah sejarah dari masyarakat perbatasan yang ingin sejajar dengan daerah lain di Indonesia.

Kita ingin Natuna dan Anambas menjadi benteng martabat bangsa di utara nusantara,” ujar H. Kartubi, SE, MEI, Ketua III BP3K2NA dengan penuh harapan.

Pertemuan malam itu ditutup dengan seruan kebersamaan dan doa agar langkah perjuangan menuju provinsi baru mendapat restu dan dukungan seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah pusat. (Zal).