Berikut adalah kondisi dan cara meyakinkan surat tanah ke bentuk digital

Jakarta, tintahijau.com – Dalam upaya untuk mendukung percepatan transformasi digital nasional, Kementerian Perencanaan Agraria dan Tata Ruang/Badan Tanah Nasional (ATR/BPN) secara resmi meluncurkan layanan konversi sertifikat lahan konvensional ke dalam sertifikat elektronik. Langkah ini diambil untuk meningkatkan efisiensi administrasi sambil memastikan keamanan dan validitas data kepemilikan lahan di seluruh Indonesia.

Komunitas sekarang dapat melamar konversi online, melalui prosedur yang ditetapkan oleh Kementerian. Inisiatif ini adalah bagian dari reformasi layanan publik di bidang tanah yang semakin adaptif terhadap pengembangan teknologi informasi.

Persyaratan konversi sertifikat elektronik

Mengutip Kompas.com, ada sejumlah dokumen yang harus disiapkan oleh pemohon dalam proses konversi sertifikat, termasuk:

• Sertifikat Fisik Lama (Asli)
• Formulir Aplikasi yang telah diisi dan ditandatangani pada tugas perangko
• Surat otorisasi, saat aplikasi diwakili oleh pihak lain
• Fotokopi identitas diri (KTP dan KK) dan dokumen surat kuasa, jika ada, apa yang telah ditandingi oleh petugas
• Fotokopi Akta Legal Legal (untuk pelamar legal), yang telah diverifikasi dengan keasliannya

Prosedur Pengajuan

Untuk melakukan konversi, pemohon diminta untuk mengunjungi konter layanan di Kantor Tanah sesuai dengan domisili tanah. Semua dokumen yang diperlukan diserahkan kepada petugas, dan sertifikat fisik lama akan ditarik dan kemudian dikeluarkan dalam format elektronik.

Proses ini tidak hanya memudahkan pemilik tanah untuk mengelola dokumen, tetapi juga dirancang untuk mencegah kepemilikan beberapa dan memastikan validitas data digital yang sistematis.

Biaya layanan

Dalam implementasinya, pemohon dikenakan biaya penggantian sertifikat kosong sebesar Rp 50.000 per sektor tanah. Ketentuan ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 128 tahun 2015 tentang jenis dan tarif pendapatan negara non -taks (PNBP) dalam Kementerian ATR/BPN. Tarif berlaku untuk semua konversi sertifikat, baik karena penggantian bentuk dan karena kerusakan dan hilangnya dokumen fisik.

Transformasi ini diharapkan menjadi lompatan besar dalam layanan tanah, membawa sistem administrasi yang lebih transparan, aman dan mudah diakses oleh komunitas yang lebih luas.