Dugaan Monopoli DAK Bahan Sanitasi Muncul, Ini Penjelasan PPK Lampung Utara – Petikan

KUTIPAN – Polemik pelaksanaan Proyek Sanitasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2025 di Kabupaten Lampung Utara mencuat ke publik. Isu dugaan pengkondisian dan monopoli pengadaan material yang menyeret nama pejabat Departemen Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) menjadi sorotan.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sanitasi DAK Dirgantara yang baru menjabat setelah rotasi dari pejabat sebelumnya Erwin Syahputra memberikan klarifikasi kepada awak media, Selasa (10/2/2026).

Dirgantara menanggapi dugaan adanya tekanan terhadap Kepala Desa dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) terkait penyerahan pengadaan material ke dinas. Dia menegaskan, tidak ada unsur paksaan dan intimidasi dalam penerbitan surat pernyataan tidak mampu melakukan pengadaan secara mandiri oleh KSM.

Perlu kami klarifikasi, tidak ada paksaan. KSM sudah menyatakan tidak ada paksaan dan seluruh proses dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, kata Dirgantara.

Terkait adanya surat keterangan tidak mampu, Dirgantara menjelaskan, surat keterangan tersebut merupakan bagian dari persyaratan administratif yang diatur dalam Pedoman Pelaksanaan (Juklak). Menurut dia, tanpa surat ini PPK tidak bisa melakukan pengadaan barang.

Namun polemik tersebut terus berkembang. Berdasarkan hasil penelusuran tim penyidik ​​di lapangan, draf surat pernyataan tersebut diketahui telah disiapkan pihak departemen.

Sejumlah pengelola KSM disebut hanya diminta menandatangani surat pernyataan. Kondisi ini menimbulkan dugaan bahwa pelaksanaan swakelola masyarakat hanya sekedar formalitas saja, sedangkan kendali terhadap pengadaan material diperkirakan tetap berada pada pihak tertentu.

Situasi ini membuat Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perlu melakukan pemeriksaan. Masyarakat menuntut transparansi dalam pelaksanaan program sanitasi agar penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan.

Laporan : Risdi