DAK Sanitasi Lampung Utara Disorot, PPK Klarifikasi Surat Pernyataan Desa – Petikan

KUTIPAN — Kontroversi pelaksanaan Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sanitasi Tahun Anggaran 2025 di Kabupaten Lampung Utara terus bergulir. Menanggapi dugaan adanya tekanan terhadap Kepala Desa dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sanitasi DAK, Dirgantara memberikan tanggapan resmi.

Sebelumnya, program DAK Sanitasi berada di bawah kendali Erwin Syahputra yang menjabat Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) sekaligus PPK. Namun setelah terjadi rotasi jabatan, posisi PPK beralih ke Dirgantara.

Saat dikonfirmasi di kantornya, Dirgantara membantah tudingan adanya pemaksaan terhadap pemerintah desa dan KSM terkait pembuatan surat pernyataan tidak mampu melakukan pengadaan bahan secara mandiri.

Dirgantara menegaskan, seluruh tahapan pelaksanaan program telah dilaksanakan sesuai petunjuk pelaksanaan (juklak) yang berlaku. Ia pun membantah adanya unsur pemaksaan terhadap KSM.

Perlu diluruskan, tidak ada paksaan sama sekali. KSM sendiri sudah menyatakan tidak ada paksaan dan seluruh proses dilakukan sesuai aturan, kata Dirgantara saat dikonfirmasi, Selasa (10/2/2026).

Dijelaskannya, surat pernyataan yang ditandatangani pihak desa dan KSM tersebut bukan merupakan bentuk tekanan, melainkan persyaratan administratif yang secara tegas tertuang dalam juklak Program Sanitasi DAK.

“Regulasinya jelas, tanpa surat pernyataan ini kami sebagai PPK tidak bisa melakukan pengadaan barang,” jelasnya.

Meski demikian, klarifikasi tersebut tak sepenuhnya mengurangi sorotan publik. Sejumlah pihak menilai perlunya audit independen untuk memastikan penerapan aturan tidak disalahgunakan di lapangan dan tetap mengedepankan prinsip transparansi dan pemberdayaan masyarakat. (TIM)

Laporan : Risdi