KPK membuka kesempatan untuk memanggil Menteri Kehutanan Raja Juli dan Siti Nurbaya dalam kasus penyuapan Inhutani v –

Koleksi – Jakarta pada Kamis malam (18/9) kembali menjadi sorotan. Bangunan merah dan putih KPK tidak hanya sibuk dengan file, tetapi juga dengan spekulasi, akankah menteri kehutanan Raja Juli Antoni atau mantan menteri lingkungan dan kehutanan Siti Nurbaya Bakar dipanggil oleh penyelidik? Pertanyaan ini diperkuat setelah lembaga antaragama mengeksplorasi dugaan kasus manajemen kawasan hutan yang menyeret eksploitasi PT dan industri hutan (Inhutani) V.

“Itu tidak mengesampingkan kemungkinan informasi yang kami terima, siapa pun yang akan disebutkan bahwa ada keterlibatan orang atau pejabat atau karyawan yang tidak bermoral, tentu saja kami akan menelepon,” kata wakil wakil untuk wakil KPK untuk penegakan dan eksekusi, ASEP Guntur Rahayu dikutip dari Antara.

Pernyataan ASEP disampaikan setelah pemeriksaan Dida Migfar Ridha, staf ahli Menteri Kehutanan dalam Ekonomi dan Perdagangan Internasional untuk Mantan Direktur Jenderal Manajemen Hutan Klhk Lestari, pada hari Rabu (17/9).

ASEP menegaskan, panggilan Dida dilakukan untuk melewati informasi yang sebelumnya telah diberikan oleh saksi lain. Dia menekankan, setiap panggilan tidak pernah dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas.

“Jadi ini, kami memanggil seseorang untuk diminta informasi sebagai saksi pada dasarnya harus ada. Pertama, dasar disebutkan oleh saksi atau tersangka bahwa orang yang bersangkutan ada hubungannya dengan pelanggaran pidana.

Selain itu, ia menjelaskan bahwa ada juga dasar administrasi dalam bentuk dokumen resmi.

“Misalnya, ada surat, surat keputusan atau surat. Ada tanda tangan, ada nama di sana, yah kita akan mengeksplorasi pada saat surat itu misalnya diterbitkan dan lainnya, latar belakang dan lainnya, seperti itu,” katanya.

Kasus ini berasal dari Operasi Penangkapan (OTT) pada 13 Agustus 2025. Hari sesudahnya, KPK bernama tiga tersangka: Direktur PT PML Djunaidi (DJN), staf lisensi sebagai Aditya (ADT), dan Direktur Presiden Inhutani V, Dicky Yuana Rady (DIC).

Djunaidi dan Aditya adalah penyuapan, sedangkan Dicky ditetapkan sebagai penerima. Di OTT, para penyelidik juga mendapatkan bukti dalam bentuk uang tunai senilai 189.000 dolar Singapura, RP8,5 juta, dan dua mobil.