KPK menyelidiki dugaan korupsi kuota haji dari Rp 1 triliun, mantan Menag Yaqut dicegah di luar negeri

Jakarta, tintahijau.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi mencegah mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) dan dua orang lainnya bepergian ke luar negeri mengenai dugaan korupsi kuota haji pada tahun 2024. Pencegahan ini berlaku untuk enam bulan ke depan.

“Pada 11 Agustus 2025, KPK mengeluarkan dekrit tentang larangan bepergian ke luar negeri terhadap tiga orang, yaitu YCQ, IAA, dan FHM terkait dengan kasus korupsi Kuota Haji 2024,” kata juru bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan pada hari Selasa (12/8/8/2025).

Budi menjelaskan, pencegahan dilakukan sehingga ketiga pihak yang memiliki status sebagai saksi tetap di Indonesia untuk proses penyelidikan yang lancar. “Keberadaan yang relevan di wilayah Indonesia diperlukan untuk proses menyelidiki dugaan korupsi. Keputusan ini berlaku untuk enam bulan ke depan,” tambahnya.

Kerugian negara lebih dari Rp 1 triliun

Dalam hal ini, KPK telah melakukan perhitungan awal potensi kehilangan negara. Nilai mencapai lebih dari Rp 1 triliun.

“Perhitungan awal dugaan kerugian negara lebih dari RP

Namun, ia menekankan bahwa perhitungan pasti akan dilakukan secara lebih rinci. Saat ini, kasus korupsi yang diduga dari kuota haji 2024 sudah berada dalam tahap investigasi. KPK menggunakan surat perintah investigasi publik (Sprindik) sehingga tidak ada pihak yang disebut sebagai tersangka.

Kasus ini berada dalam sorotan publik mengingat jumlah kerugian negara dan posisi strategis para pihak yang sedang diperiksa. KPK memastikan bahwa mereka akan terus menyelidiki aliran dana dan mereka yang bertanggung jawab atas dugaan korupsi.