132 ton nasi premium disita oleh polisi, periksa merek Brand BESI! Keempat jenis ini tidak lulus tes laboratorium – kutipan

Koleksi – Direktorat Kejahatan Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri menyita 132,65 ton produksi padi dari PT Food Station (FS) karena tidak memenuhi standar kualitas. Faktanya, nasi diklaim sebagai nasi premium.

“The confiscated evidence consisted of 5 kilograms of packaged rice for various premium rice brands produced by PT FS as many as 127.3 tons, and 2.5 kilograms of 5,35 tons,” said Brigadier General Helfi Assegaf, Dirtipideksus as well as Kasatgas Food Polri, at a press conference at the Criminal Investigation Unit, South Jakarta, Friday (1/8/2025).

Selain beras, penyelidik juga menyita dokumen produksi, legalitas perusahaan, izin distribusi, sertifikat merek, SOP, dan dokumen kontrol kualitas.

Tidak melewati SNI, 4 merek disorot

Empat merek yang diuji – Blue Ramos Setra, Red Ramos Setra, Setra Pulen, dan Wewangian Setra – Jangan memenuhi standar beras premium yang cocok SNI 6128: 2020, izin No. 31 Tahun 2017, dan Standing No. 2 tahun 2023.

Penyelidik mengatakan PT FS memproduksi dan menjual beras premium yang tidak memenuhi standar kualitas, dan melakukan pencarian di gudang dan gudang Cipinang dan Subang. Sampel beras diuji dari pasar tradisional dan modern.

Juga menemukan instruksi kerja internal PT FS yang mengatur standar kualitas tanpa mempertimbangkan penurunan kualitas selama distribusi. Risalah pertemuan 17 Juli 2025 menyebutkan penurunan kadar padi yang rusak dari 14-15% menjadi 12% setelah Menteri Pertanian mengumumkan penyelidikan.

Tiga pejabat PT FS adalah tersangka

Penyelidik menetapkan tiga orang sebagai tersangka:

– Gunarso Pegawai (KG) – Direktur Presiden
– Ronny Lisapaly (RL) – Direktur Operasional
– RP – Kepala Bagian Kontrol Kualitas

Ketiganya didakwa berdasarkan Pasal 62 dari Junto Pasal 8 paragraf (1) Surat A dan F Hukum No. 8 tahun 1999 mengenai perlindungan konsumen, serta Pasal 3, 4, dan 5 UU No. 8 tahun 2010 tentang TPPU.

Ancaman hukuman bukanlah bermain game: 5 tahun penjara + RP2 miliar (Undang -Undang Perlindungan Konsumen) dan 20 tahun + RP10 miliar (hukum TPPU).