Batam DPRD sangat marah! Perusahaan ini dicurigai menutup pelabuhan suku laut tetapi tidak hadir erat

Koleksi – Komisi I dari Kota Batam DPRD mengadakan pertemuan audiensi publik (RDPU) pada hari Jumat (1/8/2025) untuk membahas keluhan dari Institut Suku Laut Nusantara Indonesia (LSLNI) tentang penutupan akses jalan dan pelabuhan orang -orang Pandan Bahari yang diduga dilakukan oleh Pt Batam internasional.

Pertemuan yang diadakan di kamar DPRD Commission I dipimpin langsung oleh Dr. Muhammad Mustofa Sh Mhdengan anggota Anwar Anas, Muhammad Fadhli seDan Tumbur Hutasoit Sh. Juga hadir adalah perwakilan dari BP Batam, Satpol PP, Polisi Sektor Batu Aji, dan Distrik Bear Padang. Namun, perwakilan perusahaan tidak hadir meskipun diundang.

“Pelabuhan adalah warisan leluhur kita”

Pemimpin Suku Laut, Sam PaleMenyuarakan keberatan masyarakat atas penutupan akses.

“Kami menolak penutupan pelabuhan karena itu adalah akses jalan kami sejak leluhur kami. Tolong bahwa keberadaan pelabuhan dan jalan akses menjadi semua orang yang dapat kami lakukan dengan mudah bepergian ke kota,” kata Sam.

Perwakilan lslni, Taufikmenambahkan bahwa pelabuhan memang ditutup tetapi sekarang telah dibuka kembali pada mediasi polisi. Tetapi bagian itu telah dibongkar.

“Saat ini kami tidak memiliki fasilitas labuh yang lebih banyak perahu,” katanya.

DPRD: Komunitas harus diperjuangkan

Anggota Komisi I, Muhammad Fadhlimenyampaikan kekecewaannya atas tidak adanya perusahaan dalam pertemuan tersebut.

“Kami menekankan bahwa masalah masyarakat adalah masalah umum kami. Hadirin sekalian adalah penduduk setempat, jika tidak ada suku laut yang mendiami dan membuka Batam, mungkin kami tidak akan mencapai di sini. Mereka harus memperjuangkan,” kata Fadhli.

Sementara itu, Niko dari BP Batam mengatakan bahwa lokasi pelabuhan tidak di area darat perusahaan.

“Secara hukum, perusahaan tidak memiliki wewenang untuk melakukan penutupan,” katanya.

Anggota Komisi I lainnya, Tumbur HutasoitMenekankan bahwa pembangunan tidak boleh mengalahkan kepentingan rakyat.

“BP Batam masih dapat menghapus tanah dari PL Perusahaan berdasarkan kepentingan rakyatnya,” katanya.

Akan ada ulasan lapangan

Ketua Komisi I dari Batam DPRD, MustofaMenekankan bahwa partainya akan turun langsung untuk meninjau lokasi.

“Jika terbukti bahwa lokasi adalah jalan atau jalan pemerintah, maka semua bentuk penutupan harus melalui izin resmi dari lembaga terkait,” kata Mustofa.

Komisi juga mendesak BP Batam untuk segera memberikan kejelasan status rakyat dan meminta kepala distrik untuk membuat proposal untuk pembangunan pelabuhan khusus suku laut.

---

Laporan: Yuyun
Editor: Fikri