Ribuan kantor gubernur pekerja pariwisata Java Barat, mendesak pencabutan larangan tur studi

Bandung, Tintahijau.com -Ribuan pekerja dan pebisnis di sektor pariwisata Java Barat mengadakan demonstrasi besar -besaran di depan kantor gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (21/7). Tindakan ini adalah bentuk protes terhadap kebijakan melarang kegiatan Tur belajar oleh pemerintah provinsi yang dianggap melumpuhkan pendapatan pebisnis pariwisata.

Dengan menggunakan lusinan bus pariwisata, peserta demo mengemas daerah Sate Gedung sejak pagi. Suasana aksinya diwarnai oleh suara tanduk telolet Dari bus mereka bepergian, sebagai simbol protes. Jalan Diponegoro juga sementara tertutup untuk mendukung kelancaran aksi. Sejumlah petugas polisi tampak ketat untuk mengamankan lokasi.

Koordinator tindakan, Herdi Sudardja, menyatakan bahwa tuntutan para peserta hanya satu: menarik larangan Tur belajar Sekolah dari dan di luar wilayah Jawa Barat. Dia menegaskan bahwa kebijakan tersebut memiliki dampak besar pada kelangsungan hidup ribuan pekerja di sektor pariwisata.

“Tuntutan kami hanya satu, cabut larangan kegiatan Tur belajar sekolah. Ini menyangkut kelangsungan hidup ribuan orang di sektor ini, “kata Herdi.

Dia menjelaskan, tindakan ini dihadiri oleh berbagai elemen bisnis pariwisata, termasuk pengemudi dan karyawan transportasi, agen perjalanan, kepada UMKM yang bergantung pada kegiatan pariwisata pendidikan.

Menurut Herdi, upaya dialog sebenarnya telah dilakukan sejak Mei 2025, termasuk dengan mengirimkan surat resmi kepada gubernur Jawa Barat. Namun, sampai sekarang belum ada tanggapan. Dia juga menuduh Gubernur Dedi Mulyadi tersedak dalam menentukan partai yang ingin diundangnya untuk dialog.

“Gubernur tampaknya hanya ingin bertemu dengan kelompok -kelompok tertentu. Kami yang berjuang di sektor pariwisata tidak pernah diberi ruang untuk mengekspresikan aspirasi mereka,” katanya.

Herdi menambahkan, tindakan ini hanya dihadiri oleh sekitar 10 persen dari total 13.000 pekerja sektor pariwisata di Jawa Barat, baik formal maupun informal. Dia mengancam akan memiliki tindakan yang lebih besar jika pemerintah tidak segera menanggapi tuntutan mereka.

Salah satu peserta dalam aksi, Slamet (37), sopir bus pariwisata dari Perusahaan Bukit Jaya, mengakui bahwa sejak larangan tersebut Tur belajar diberlakukan, penghasilannya turun secara dramatis. Di masa lalu, dia bisa mengambil grup hingga 12 kali sebulan. Sekarang, dia harus mengerjakan pekerjaan sambilan sebagai sopir truk.

“Di masa lalu, tiga kali seminggu bisa pergi, sebulan bisa berupa Rp. 4 juta. Sekarang, satu juta sulit,” keluh Slamet.

Herdi menegaskan bahwa kebijakan gubernur tidak memberikan solusi alternatif untuk sektor pariwisata yang terkena dampak. Bahkan, selama periode pandemi, pemerintah masih memberikan bantuan. Namun dalam situasi saat ini, tidak ada kebijakan kompensasi yang mendukung bisnis wisata.

“Harus diingat, menu utama pariwisata Java Barat Tur belajar Anak -anak sekolah, bukan wisatawan asing seperti di Bali. Ini adalah kenyataan yang tidak dapat disangkal, “pungkasnya.