Indonesia dan Kamboja menyetujui kerja sama imigrasi untuk menangani TPPO – kutipan

Koleksi – Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan bilateral kedua dengan imigrasi kerajaan Kamboja di Bali pada hari Senin (5/19). Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat kerja sama dalam mengatasi tantangan imigrasi dan perdagangan orang antara kedua negara.

Hadir pada kesempatan itu adalah Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, Penjabat Direktur Jenderal Imigrasi (Penjabat Direktur Jenderal Imigrasi) Yuldi Yusman, dan Direktur Jenderal Imigrasi Kamboja, Sok Veasna. Pertemuan ini dimotivasi oleh munculnya kasus -kasus pekerja migran Indonesia yang terperangkap dalam perdagangan orang, terutama di sektor perjudian online dan penipuan online di Kamboja.

Penandatanganan Letter of Intent Indonesia-Kamboja (LOI)

Seiring dengan meningkatnya jumlah warga negara Indonesia (WNI) yang bekerja di Kamboja, kekhawatiran muncul terkait dengan pekerja migran Indonesia yang bekerja secara non-prosedural. Berdasarkan hal ini, kedua negara menyetujui Letter of Intent (LOI), yang menjadi dasar untuk kerja sama dalam perlindungan warga dari migrasi ilegal. Di LOI, perjanjian juga terdaftar untuk bertukar informasi, memberikan bantuan teknis, dan mengembangkan kapasitas sumber daya manusia.

Pada kesempatan itu, Yuldi Yusman menyatakan, “Dalam upaya melawan TPPO, kami akan menunjuk titik fokus di setiap negara, juga mengintensifkan pertukaran informasi imigrasi dan berbagi praktik terbaik memecahkan masalah imigrasi di Kamboja.”

Penempatan imigrasi atas di Kamboja

Sebagai langkah konkret dalam memperkuat kerja sama, pemerintah Indonesia juga menilai perlunya penempatan atas imigrasi Indonesia di Kamboja. Ini bertujuan untuk memfasilitasi koordinasi dan memperkuat hubungan imigrasi antara kedua negara, sambil memfasilitasi penanganan kasus migrasi ilegal yang terjadi.

Pencegahan Tindakan Kriminal Perdagangan Orang (TPPO)

Indonesia telah lama aktif dalam memerangi penyelundupan manusia. Negara ini menggunakan pendekatan komprehensif melalui kerja sama bilateral, regional dan internasional. Salah satu langkah penting adalah memasukkan tindakan kriminal kejahatan manusia dalam hukum No. 6 tahun 2011 tentang imigrasi, yang menjatuhkan sanksi ketat pada penyelundupan dan fasilitator.

Selain itu, Direktorat Jenderal Imigrasi juga berperan dalam mencegah pekerja migran non-prosedural melalui penundaan penerbitan paspor dan penolakan keberangkatan untuk warga negara Indonesia yang diindikasikan untuk bekerja secara ilegal.

Data penundaan keberangkatan

Selama periode Januari hingga April 2025, petugas imigrasi di bandara Indonesia dan pelabuhan internasional telah menunda kepergian sekitar 5.000 pekerja migran non-prosedural. Selain itu, sebanyak 303 permintaan paspor ditunda di seluruh Indonesia. Ini menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia dalam mencegah migrasi ilegal dan melindungi warga negara Indonesia dari praktik imigrasi yang merugikan.

Program Desa Imigrasi memupuk

Untuk mencegah TPPO dari akar masalah, Direktorat Jenderal Imigrasi juga memprakarsai Program Desa Fostered Imigrasi. Program ini bertujuan untuk menyediakan pendidikan bagi masyarakat pedesaan, terutama mayoritas Pekerja Migran Indonesia (PMI), untuk lebih memahami pentingnya dokumen imigrasi yang valid. Saat ini, sudah ada 185 desa yang dipelihara yang terlibat dalam program ini.

Menteri Agus Andrianto menambahkan, “Kami juga membantu membangun kesadaran untuk waspada dalam menanggapi penawaran untuk bekerja di luar negeri, terutama jika mereka diminta untuk memberikan informasi yang salah untuk mendapatkan paspor.”

Harapan dari pertemuan bilateral

Agus Andrianto berharap bahwa melalui pertemuan ini, kedua negara dapat memperdalam pemahaman dan merumuskan solusi bersama untuk masalah imigrasi yang ada. “Kami berharap dapat mencapai hasil yang signifikan, terutama dalam upaya untuk melindungi warga negara kami dan melawan kejahatan transnasional,” kata Agus.

Untuk berbagai informasi lainnya, ikuti kami di media sosial: Facebook Linga Mind Rakyat atau Facebook Kutipan.

Laporan: Dito
Editor: Fikri
Artikel ini merupakan rilis/laporan wartawan yang telah dikemas ulang dengan gaya penulisan Kutipan, tanpa mengurangi substansi informasi.